ASPEK LEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

       Pelayanan Kebidanan adalah Penerapan ilmu kebidanan yang difokuskan pada pelayanan kesehatan melalui asuhan kebidanan kepadaklien yang menjaditanggungjawab bidan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayibarulahir, keluargaberencana, termasukkesehatanreproduksiwanitadanpelayanankesehatanmasyarakatuntukmewujudkankesehatankeluargasehinggatersediasumberdayamanusia yang berkualitas di masadepan. 

A.    LATAR BELAKANG SISTEM LEGISLASI TENAGA BIDAN

Latarbelakangsistemlegislasitenagabidan di Indonesia, yaitu :

1.   UUD 1945

Pesanmendasardari UUD 1945 adalahupayapembangunandalambidangkesehatanyaitupembangunan di segalabidanggunakepentingan , keselamatan, kebahagiaan, dankesejahteraanbagiseluruhrakyat Indonesia secaraterarah, terpadu, danberkesinambungan.

2.   UU No 23 Tahun 1992 TentangKesehatan

Tujuandari Pembangunan Kesehatanadalahmeningkatkankesadaran, kemauandankemampuanhidupsehatbagisetiapwarga Negara Indonesia melaluiupayapromotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative sebagaiupayapeningkatansumberdayamanusia yang berkualitas.

Kualitassumberdayamanusiadibentuksejakjanin di dalamkandungan, masakelahiran, danmasabayisertatumbuhkembangbalita.Sumberdayamanusia yang berkualitas ,memilikipengetahuandankemampuansehinggamampu survive danmampumengantisipasiperubahansertamampubersaing

3.   Bidanerathubungannyadenganpenyiapansumberdayamanusia , karenapelayananbidanmeliputikesehatanwanitaselamamasakesehatanreproduksisejakremaja, calonpengantin, masakehamilan, masapersalinan, masanifas, masaklimakteriumdan menopause sertamemantautumbuhkembangbalitasertaanakprasekolah.

4.   Visi Pembangunan Kesehatan Indonesia Sehat 2010 adalahDerajatkesehatan yang optimal denganstrategiParadigmasehat, profesionalisme, JPKM, danDesentralisasi.

B.     LEGISLASI, REGISTRASI DAN LISENSI PRAKTEK

1.   Legislasi

Legislasiadalah proses pembuatanUndang- Undangataupenyempurnaanperangkathukum yang sudahadamelaluiserangkaiankegiatanSertifikasi (pengaturankompetensi), Registrasi( pengaturankewenangan ), danLisensi ( pengaturanpenyelenggaraankewenangan ).

Sertifikasiadalahdokumenpenguasaankompetensitertentumelaluikegiatanpendidikan formal maupun non formal.Bentuksertifikasidaripendidikan formal adalahijasah yang diperolehmelaluiujiannasional, sedangkandaripendidikan non formalberupasertifikat yang terakreditasisesuaistandarnasional.Sertifikasimenunjukkanpenguasaankompetensitertentu

TujuanLegislasiadalahmemberikanperlindungankepadamasyarakatterhadappelayanan yang telahdiberikan .Bentukperlindunganmeliputi :

a)   Mempertahankankualitaspelayanan

b)   Memberikankewenangan

c)   Menjaminperlindunganhukum

d)  Meningkatkanprofesionalisme

PeranLegislasiadalah :

a)   Menjaminperlindunganpadamasyarakatpenggunajasaprofesidanprofesisendiri.

b)   Pemberianpelayanan professional.

Bidandikatakan professional, jikamemenuhibeberapakriteriaantaralain :

a)   Mandiri

b)   PeningkatanKompetensi

c)   Praktekberdasarkanevidence based

d)  Penggunaanberbagaisumberinformasi

PraktikBidanadalahserangkaiankegiatanpelayanankesehatan yang diberikanolehbidankepadapasien( individu, keluarga, danmasyarakat ) sesuaidengankewenangandankemampuannya. Masyarakatmembutuhkanpelayanan yang amandanberkualitas, sertabutuhperlindungansebagaipenggunajasaprofesi.

Ada beberapahal yang menjadisumberketidakpuasanpasienataumasyarakatterhadappelayanan :

a)   Pelayanan yang kurangaman

b)   Sikappetugaskurangbaik

c)   Komunikasi yang kurang

d)  Kesalahanprosedur

e)   Saranakurangbaik

f)    Tidakadapenjelasan, bimbingan, informasiataupendidikankesehatan.

2.   Registrasi

Registrasiadalah proses dimanaseorangtenagaprofesiharusmendaftarkandirinyapadasuatubadantertentusecara periodic gunamendapatkankewenangandanhakuntukmelakukantindakanprofesionalnyasetelahmemenuhisyarat yang ditetapkanolehbadantersebut.

Registrasibidanmerupakan proses pendaftaran, pendokumentasiandanpengakuanterhadapbidan, setelahdinyatakanmemenuhi minimal kompetensi yang ditetapkan, sehinggasecarafisikdan mental mampumelaksanakanpraktikprofesinya.

                Denganteregistrasinyaseorangtenagaprofesi, makaakanmendapatkanhaknyauntukmendapatkanijinpraktik( lisensi ) setelahmemenuhipersyaratanadministrasiuntuklisensi.

TujuanRegistrasi :

a.       Tujuanumumadalahmelindungimasyarakatdarimutupelayananprofesi

b.      TujuanKhusus, antaralain ;

1)      Meningkatkankemampuantenagaprofesidalammengadopsikemajuan

IPTEK .

2)      Meningkatkanmekanisme yang obyektifdankomprehensifdalam

penyelesaiankasus mal praktik

3)      Mendatajumlahbidan yang melakukanpraktik.

Aplikasi Proses registrasidalampraktikkebidananadalah :

                Bidan yang baru lulus mengajukanpermohonandanmengirimkankelengkapanregistrasikepadaKepalaDinasKesehatanPropinsidimanaInstitusiPendidikanberadagunauntukmemperolehSuratIjinBidan ( SIB ) selambatnya 1 bulansetelahmenerimaijazahbidan.

KelengkapanregistrasimenurutKepmenkes No 900 / Menkes / SK / VII / 2002 meliputi :

·         Fotocopiijazahbidan

·         Fotocopitranskripnilaiakademik

·         Suratketerangansehatdaridokter

·         Pas fotosebanyak 2 lembar

                SIB berlakuselama 5 tahundandapatdiperbaharui, merupakandasaruntukpenerbitanSuratIjinPraktikBidan( SIPB ). SIB tidakberlakulagikarenamasaberlakunyahabisdantidakmendaftarulang, ataspermintaansendiri, dicabutatasdasarketentuanperundang – undangan yang berlaku.

3.   LisensiPraktek

Lisensimerupakan proses administrasi yang dilakukanolehpemerintahatau yang berwenang ,berupasuratijinpraktik yang diberikankepadatenagaprofesi yang telahteregistrasiuntukmelakukanpelayananmandiri.

Tujuandarilisensiadalah:

a.       TujuanUmumlisensiadalahMelindungimasyarakatdaripelayananprofesi

b.      TujuanKhusus :

1)      Memberikankejelasanbataswewenang

2)      Menetapkansaranadanprasarana

Aplikasilisensidalampraktikkebidananadalahdalambentuk SIPB.SIPB adalahbuktitertulis yang diberikanDepkes RI kepadatenagabidan yang menjalankanpraktiksetelahmemenuhipersyaratan. SIPB diperolehdengancara, mengajukanpermohonankepadaKepalaDinasKesehatanKabupatenatau Kota setempatdenganmemenuhipersyaratan :

·         Fotocopi SIB yang masihberlaku

·         Fotocopiijazahbidan

·         Suratpersetujuanatasan

·         Suratketerangansehatdaridokter

·         Pas fotosebanyak 2 lembar

·         Rekomendasidariorganisasiprofesi

Rekomendasi yang diberikanorganisasiprofesi ,terlebihdahuludilakukanpenilaianterhadapkemampuankeilmuandanketrampilan, kepatuhanterhadapkodeetiksertakesanggupanmelakukanpraktikbidan.BentukpenilaiandiaplikasikandenganujiKompetensibagibidan yang mengurus SIPB ataulisensi.

Dengandiselenggarakannyaujikompetensidiharapkanbidanbenar – benarkompeten.Upayainidilakukandalamrangkameningkatkankualitaspelayanankebidanan, mengurangimedical errorataumalpraktikdengantujuanutamamenurukanangkakematianibudananak.

Dalamrancanganujikompetensiapabilatidak lulus, makamenjadibinaanIkatanBidan Indonesia ( IBI ) setempat. MenurutKepmenkes No 900 / Menkes / SK/ VII / 2002 SIPB berlakusepanjang SIB belumhabismasaberlakunyadandapatdiperbaharuikembali.

C.     OTONOMI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

AkuntabilitasBidandalammenjalankanpraktikkebidananamerupakansuatuhal yang pentingdandituntutdarisuatuprofesi, terutamaprofesi yang berhubungandengankeselamatanjiwamanusia, adalahpertanggungjawabanatautanggunggugat( accountability) atassemuatindakan yang dilakukannya. Sehinggasemuatindakan yang dilakukanbidanharusberbasiskompetensidandidasarievidence based.

Praktikkebidananmerupakanintidariberbagaikegiatanbidandalampenyelenggaraanupayakesehatan yang harusditingkatkanmutunyamelalui :

1.   Pendidikandanpelatihanberkelanjutan

2.   Penelitiandalambidangkebidanan

3.   Pengembangan IPTEK dalambidangkebidanan

4.   Akreditasi

5.   Sertifikasi

6.   Registrasi

7.   UjiKompetensi

8.   Lisensi

Beberapadasardalamotonomidanaspek legal yang mendasaridanterkaitdenganpelayanankebidanan, antaralain :

1.   Kepmenkes RI No 900 / Menkes / SK/ VII / 2002 tentangRegistrasidanPraktikBidan

2.   StandarPelayananKebidanan, 2001

3.   Kepmenkes RI No 369 / Menkes/ SK/ III/ 2007 tentangStandarProfesiBidan

4.   UU Kesehatan No 23 Tahun 1992 TentangKesehatan

5.   PP No 32 tahun 1996 Tentangtenagakesehatan

6.   Kepmenkes RI No 1277 / Menkes/ SK /XI/ 2001 TentangOrganisasidan Tata

KerjaDepkes

7.    UU No 22 tahun 1999 TentangOtonomi Daerah

8.   UU No 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan

9.   UU tentangaborsi, adopsi, bayitabung, dantransplantasi

10.     KUHAP, KUHPTahun 1981

11.     PeraturanMenkes RI No 585 / Menkes/ Per / IX/ 1989 TentangPersetujuan

TindakanMedik

12.     UU yang terkaitdenganHakReproduksidanKeluargaBerencana

a)      UU No 10 tahun 1992 TentangPengembanganKependudukandanpembangunanKeluarga Sejahtera

b)      UU No 23 Tahun 2003 tentangPenghapusanKekerasanTerhadapPerempuan di dalamRumahTangga.